UU No.19/2002 tentang Hak Cipta (HC) sejak Selasa 29 Juni 2002 lalu di Indonesia patut disikapi dengan hati-hati dan waspada, karena UU HC bisa menjadi bumerang bagi kreativitas anak bangsa sendiri, dan kita harus waspada karena penerapan UU HC mengusung problem yang kompleks. Perlindungan hak cipta adalah idea dari negara-negara post-modernism / post-capitalist. Negara-negara post-modernism… Read More APAKAH UU HAK CIPTA KAPITALISTIK?
Diluar dari pro-kontra mengenai resufle KIB jilid 2, masih banyak uneg2 yang ingin saya luapkan. Misalnya, jelang tujuh tahun masa pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selama ini, ternyata hanya melanggengkan kebijakan lama di sektor perekonomian. Yakni, tetap mengacu pada sistem ekonomi kapitalistik yang tidak menguntungkan rakyat namun menyenangkan pemodal. Beberapa waktu lalu mencuat rencana Aksi… Read More NEGARA TERANCAM BENCANA?
Sebenarnya klasik saja. Kita tau bahwa sistem kerja dan pelayanan birokrasi sering sekali tidak memuaskan. Saya juga heran kenapa saya menulis ini, tapi tiba2 ingin menulis tentang ini. Entah dalam rangka curhat atau sekedar menghilangkan beban hati, yg jelas ingin aja. Hahaha.. Kali ini tentang penundaan, walau tidak sampai berlarut-larut tapi tetep saja, bikin saya… Read More TENTANG BIROKRASI
Apresiasi publik terhadap dialektika demokrasi dan diskursus politik di negeri ini kian hari kian menempati rating yang sangat tinggi. Diantara isue politik yang selalu mengundang banyak opini adalah soal seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pilkada-pilkada (provinsi, kota, dan kabupaten) di berbagai daerah juga tak kalah seru dari pemilu Presiden beberapa tahun lalu. Mulai dari soal… Read More KONTRAK POLITIK DAN POLITIK KONTRAK
Laporan awal audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Bank century mengungkapkan banyak kelemahan dan kejanggalan serius dibalik penyelamatan atau bail out Bank Century yang menelan dana hingga Rp 6,7 triliun. Laporan audit yang sempat dibaca VIVAnews itu terdiri dari 8 halaman dengan huruf yang kecil-kecil. Halaman awal berupa pengantar dari Ketua BPK Anwar Nasution. Kemudian… Read More BPK,Hasil Audit, dan Kelanjutan Kasus Century
Tepat 6 tahun ke’pulang’an Abah (M.Ridwansyah, M.Pd, ayah angkat saya). Masih teringat jelas kenangan saat saya menggebrak meja Kepala Sekolah dan hampir di-Drop Out. Saat seisi sekolah menjadi musuh, hanya Abah yang berani bicara untuk saya.. Sementara yang lain hanya berani mendukung dengan bisikan, bahkan mencaci saya terang-terangan. Abah, typical pria sederhana dengan kehidupan yg… Read More AKU, DIA, DAN “TUHAN 9 SENTI”
Pemberlakuan pasal fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik karena dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, khususnya bagi Pers. Seiring pembahasan RKUHP, muncul tuntutan dari beberapa kalangan agar pasal pencemaran nama baik dalam KUHP dicabut, antara lain… Read More PERS DAN PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK
Rasanya sudah lama sekali saya cuti menulis, baik di media massa ataupun di blog saya sendiri. Ada kekosongan tersendiri dibalik segala kesibukan, aktivitas, dan agenda wara-wiri dalam rangka berlibur ataupun sengaja meliburkan diri. Ada beberapa hal yang terlewat untuk saya ceritakan, bahwa kehidupan saya sekarang bertambah meriah diantara senyum ceria anak-anak yang luar biasa.. Selain… Read More Terimalah Saya Kembali….
Gratifikasi sesungguhnya merupakan delik korupsi yang unik. Tidak seperti lazimnya delik, gratifikasi mensyaratkan unsur tenggat waktu untuk ‘sempurna’ disebut sebagai delik. Pasal gratifikasi memang lebih didasari oleh semangat pengembalian uang negara yang telah dikorupsi ketimbang menjebloskan pelakunya ke sel penjara. Sayang, semangat mengembalikan uang negara sepertinya terlalu besar sehingga rumusannya tidak jelas. Akibatnya, implementasinya juga… Read More MEMPERLUAS MAKNA GRATIFIKASI
Ombudsman sejak awal berdirinya di Indonesia kurang dikenal oleh masyarakat. Bahkan banyak yang belum mengetahui bahwa Ombudsman itu ada. Ombudsman di Indonesia sebenarnya telah terbentuk sejak tahun 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Namun keberadaan Komisi Ombudsman yang sudah hampir berumur sembilan tahun belum mampu meraih tempat dihati masyarakat,… Read More MENANTI WAJAH BARU OMBUDSMAN INDONESIA
Rektivoices.. 