Rektivoices..

Site Of Widiya Ayu Rekti…

BANTUAN ASING UNTUK SEKTOR HUKUM, DIBUTUHKAN DAN DIKECAM

Peraturan Pemerintah tentang hibah dan bantuan asing dinilai justru melanggengkan ketergantungan kepada luar negeri.

Pemberian bantuan dari sebuah lembaga yang berpusat di Amerika Serikat sebesar AS$21,1 juta untuk penyusunan konsep UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas hingga penerbitan peraturan pelaksanan mencuat belakangan. Sejumlah kalangan meminta penggunaan dana bantuan asing tersebut diusut tuntas karena dinilai membawa serta kepentingan asing dalam suatu peraturan perundang-undangan nasional.

Penyunan UU Migas bukan satu-satunya pekerjaan yang banyak dibiayai asing. Sudah lama diketahui lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung mendapat kucuran dana dari luar negeri berupa bantuan atau hibah. Kejaksaan Agung misalnya pernah mendapat bantuan dari Spanyol senilai 20 juta dolar AS untuk proyek Simkari. Kepolisian dan Kejaksaan Agung sama-sama mendapat bantuan dari Amerika Serikat masing-masing 750 ribu dolar AS, yang penyerahannya dilakukan (mantan) Jaksa Agung Amerika Serikat Alberto Gonzales.

Pembaruan peradilan niaga dan peradilan antikorupsi juga tak lepas dari dana luar negeri. Pada 2005 silam, saat mendatangi pimpinan Mahkamah Agung RI,  Dubes AS untuk Indonesia Lynn B. Pascoe menyatakan komitmen negaranya memberikan bantuan 20 juta dolar AS.

Bantuan dimaksud memang umumnya tidak dalam bentuk yang cash. Adakalanya berupa bantuan teknis dan peralatan. Apapun bentuk bantuan tersebut, menurut Zainal Arifin Mochtar, harus ada laporan pertanggungjawaban dari lembaga penegak hukum yang menggunakan bantuan atau hibah asing tersebut. “Yang harus kita tekankan adalah audit dan pengawasannya,” ujar Kepala Divisi Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi UGM ini kepada hukumonline beberapa waktu lalu.

Di satu sisi, bantuan negara atau lembaga asing dibutuhkan untuk mengatasi kendala minimnya dana dari APBN. Sudah menjadi rahasia umum, jumlah dana yang diminta suatu lembaga tak selalu sama dengan jumlah yang disetujui. Sehingga, lembaga-lembaga penegak hukum merasa terbantu dan ‘mengucapkan terima kasih’ kepada negara atau lembaga donor.

Sikap itu misalnya ditunjukkan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan. Saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada awal Agustus lalu, Bagir Manan mengungkapan pentingnya topangan dari negara-negara donor Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat, serta lembaga seperti JICA dan IMF. Negara dan lembaga donor “selalu menyertai perjalanan” MA menuju pembaruan peradilan. “Dengan aspirasi yang ditujukan kepada kita dengan anak muda atau LSM yang bersemangat dan tidak pernah lelah serta masyarakat donor yang selalu menyertai perjalanan ini, saya ucapkan terima kasih,” kata Bagir.

Lagipula, pinjaman atau hibah dari luar negeri bukan sesuatu yang haram menurut undang-undang. Salah satu sumber penerimaan APBN –menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara– adalah hibah. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2006 mempertegas. Berdasarkan pasal 4 beleid ini, Pemerintah dapat menerima pinjaman atau hibah dari luar negeri yang bersumber pada: (i) negara asing; (ii) lembaga multilateral; (iii) lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan asing; serta (iv) lembaga keuangan non-asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Republik Indonesia.

Di sisi lain, bantuan asing dikritik. Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan meyakini bahwa bantuan dari negara atau lembaga asing tidak bebas kepentingan. Koalisi Anti Utang berkesimpulan Indonesia belum merdeka dari jerat utang. Donasi mereka memiliki misi agar kepentingannya diakomodir dalam kebijakan lembaga yang dibantu. Dalam pembuatan undang-undang misalnya, bagaimana agar kepentingan lembaga donor dipermudah dalam undang-undang tersebut. “Agar lembaga membuat kebijakan, membuat aturan sesuai aturan lembaga donor,” ujar Dani Setiawan.

Bantuan asing untuk reformasi aturan-aturan bisnis, jelas Dani, tak bisa lepas dari mencari cara agar produk barang dan jasa dari negara atau lembaga donor bisa masuk dengan mudah ke Indonesia. Pembaruan hukum acapkali dipandang sebagai “membereskan” aturan-aturan hukum yang menghambat masuknya produk barang dan jasa dari negara donor, terlepas apakah bantuan asing itu berupa hibah atau utang. “Bagaimana negara penerima utang mampu mengkondisikan dirinya, yaitu dengan mereformasi aturan-aturan hukum supaya ramah pada investasi asing, ramah pada produk-produk yang dimpor dari negara pemberi utang,” tambahnya. (HukumOnline.com)

Oktober 2, 2008 - Posted by | Hukum |

9 Komentar »

  1. Itulah kenapa negara ini benar benar dalam posisi under control oleh negara donor. Disisi lain kita dirampok, disisi lain kita didikte.
    Jelas saja APBN kita selalu defisit maka tak cukup untuk biaya itu dan ini,kalkulasi dalam tata niaga SDA saja tak pernah beres.Selain itu kondisi bangsa yang sudah terlilit kolonialisme hutang.Sejak awal,kita hanya diajari untuk menjual,bukan mengelola.Nasionalisasi SDA itu harga mati jika ingin negeri ini selamat.
    Abang yakin,masih ada harapan buat bangsa ini dengan mengganti paradigma ekonomi leberal.
    Semangat untuk adik,jangan pernah putus semangat.Abang dukung sepenuhnya

    Wia menjawab :
    >> “Sayang pemerintah tak berani bang..
    Yah, paling tidak kita menyadarkan orang akan kenyataan. Thanx atas segala supportnya bang. Sungguh penting kebersamaan dalam perjalanan panjang ini.. “

    Komentar oleh M.A.Tampubolon | Oktober 3, 2008 | Balas

  2. Kalo pemerintah gak berani…kapan beraninya ? Andaikan people power membludak posisi kebenaran tetap lemah karena pemerintah dan orang-orang berpengaruh masih takut tegakkan kebenaran. Maha Suci Allah yang membolak-balikan hati manusia. Berikan pemerintah dan orang-orang berpengaruh di negeri kami kekuatan, bersinergi bersama rakyat demi gulingkan hegemoni kapitalis sampah biadab !

    Komentar oleh diarypuan | Oktober 6, 2008 | Balas

  3. itulah sistem kapitalisme, semua dihitung dengan uang. Moralitas dan mentalitas lenyap. sila nak tengok http://rhanum.wordpress.com

    Komentar oleh rhanum | Oktober 6, 2008 | Balas

  4. duit memang bikin masalah yah…
    puyeng saya jadinya:mrgreen:

    mohon maaf lahir batin ya mbak…

    Komentar oleh yakhanu | Oktober 8, 2008 | Balas

  5. Saya panggil siapa yah…
    Wia, Widy, Dee, A, Widiya, Ayu, Rekti ????

    Ndak ah, saya mau panggil u War (Widiya Ayu Rekti) aja…

    Heheheheh

    Lam kenal ya mbak.

    Komentar oleh Jay | Oktober 13, 2008 | Balas

  6. Saatnya kita berdikari….
    Jgn netek terus…

    Wih… Gitu aja kok repot.

    Komentar oleh Jay | Oktober 13, 2008 | Balas

  7. Awas!!!! Bantuan itu ada maunya tuh.

    Kontrak kerjasama yg mana lagi yg dilirik….
    Emas di Irian udah digali org asing sampai skrg (Ngak tahu deh kapan habis kontraknya. Dengar2 sih 100 th kontraknya), Timah, begitu jga, Kayu apalagi udah habis hutan ini gundul….. Nah skrg yg terbaru rotan. Bahan baku rotan udah boleh dieksport langsung. Akibatnya, para pengerajin rotan di Indonesia menjerit membeli bahan baku… Padahal hasil kerajinan rotan Indonesia jga diekspor… Wuhhhhhh. Payah selalu aja netek. Ngak mandiri.
    Hehehehe. Gitu deh menurut saya. Intinya akan terjadi interfensi dalam pembuatan peraturan dan uu, agar menguntungkan mereka…

    Komentar oleh Jay | Oktober 14, 2008 | Balas

  8. jadi dilematis ya🙂

    Komentar oleh achoey | Oktober 21, 2008 | Balas

  9. serba salah……

    Komentar oleh Abeeayang™ | Oktober 24, 2008 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: