Rektivoices..

Site Of Widiya Ayu Rekti…

KRITIK TERHADAP LANGKAH EKONOMI PEMERINTAH

00bmjk51. Pilihan Bank Indonesia dan Pemerintah SBY untuk melakukan kebijakan uang ketat (tight money policy) menun-jukkan bahwa Pemerintah SBY tidak belajar dari pengalaman krisis tahun 1998 dan masih tunduk pada resep IMF/Bank Dunia meskipun telah gagal dan terbukti mengakibatkan krisis moneter tahun 1998 berubah menjadi krisis ekonomi yang lebih luas.

Meskipun kondisi makroekonomi Indonesia sampai Agustus 1997 masih terkendali, namun karena IMF menyarankan Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan pengetatan uang, maka Menteri Keuangan Marie Muhammad dan Gubernur Bank Indonesia Soedrajad segera melakukan kebijakan moneter super ketat pada September dan Oktober 1997. Kebijakan tersebut akhirnya memporak porandakan sektor keuangan Indonesia. Bank-bank yang seret likuiditas terpukul oleh suku bunga inter bank dari belasan persen menjadi puluhan persen. Beberapa bank yang awalnya sehat mengalami kesulitan likuiditas menjadi kolaps dan akhirnya terjadi rush bank. Kebijakan yang membahayakan lainnya adalah saran IMF untuk menutup 16 bank bermasalah tanpa persiapan yang memadai. Langkah ini akhirnya berakibat fatal yakni mendorong ekonomi Indonesia mengalami hard landing sepanjang 1998 sehingga pertumbuhan ekonomi anjlok -13,4 persen.

Sayangnya, saran IMF yang telah terbukti menyesatkan, kembali dipatuhi oleh Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga awal Oktober 2008. Meskipun hampir semua negara seperti AS, Eropa, Cina, Jepang, Malaysia, dll mengambil langkah untuk menurunkan tingkat suku bunga untuk mengantisipasi kekeringan likuiditas, Gubernur Bank Indonesia Boediono dengan didukung Menteri Sri Mulyani justru memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga karena dua bulan sebelumnya IMF telah menyarankan Indonesia untuk segera meningkatkan suku bunga. Langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga membuktikan Menteri Keuangan SBY-JK dan Gubernur Bank Indonesia yang juga mantan KIB, tidak belajar dari kesalahan masa lalu, tidak mampu mencari kebi-jakan terobosan dan menunjukkan watak aslinya yang sangat mendukung saran IMF meskipun terbukti telah menjeru-muskan Indonesia pada tahun 1998.

Langkah ini dipilih untuk menjaga arus modal dan mengkompensasi penerimaan yang terpangkas akibat turunnya harga berbagai komoditas di pasar global. Pilihan untuk menjaga suku bunga tinggi ini seolah pilihan yang tepat. Padahal kebijakan ala IMF ini justru akan berakibat fatal bagi pereonomian secara luas. Suku bunga kredit meningkat dan telah dimulai dengan terjadinya perang bunga. Beban para peminjam akan meningkat dan kalangan bisnis tidak akan mungkin menerbitkan surat utang kecuali dengan bunga yang sangat tinggi. Langkah inilah yang pada akhirnya juga akan mendorong anjloknya ekonomi Indonesia.

2.    Langkah Tim Ekonomi SBY yang menyiapkan dana pemerintah sebesar Rp 4 trilyun dan mendorong BUMN untuk segera melakukan buy back saham untuk mengangkat sementara harga saham, menunjukkan keberpihakan Pemerintah SBY yang lebih besar pada investor asing ketimbang pada rakyat banyak. Langkah ini bahkan berpotensi mendorong terjadinya penyalahgunaan dana publik dan kemungkinan akan menjadi kasus BLBI jilid II.

Tim Ekonomi SBY mendorong BUMN melakukan buy back hingga 50 persen yang dapat dilakukan tanpa RUPS menun-jukkan watak asli dari Kabinet Indonesia Bersatu yang lebih mengutamakan untuk melindungi kepentingan hedge fund asing dan elite finansial dibanding membuat kepentingan pemain dipasar modal Indonesia, lebih dari 60 persen dikuasai oleh investor asing sehingga langkah memprioritaskan dana BUMN dan anggaran pemerintah untuk melakukan buy back berarti mendahulukan pemanfaatan dana rakyat untuk membail out investor asing. Dana yang seharusnya diprioritaskan dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi UKM dan memacu sektor riel malah dialihkan untuk melindungi spekulan.

Berbagai sumber dana pemerintah baik di BUMN maupun anggaran seharusnya dimanfaatkan sebesar-besar untuk menciptakan lapangan kerja dan memacu penguatan sektor riel yang menyangkut penciptaan lapangan kerja baik untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi pedesaan, penyelamatan industri-industri strategis yang kompetitif dan padat karya, akan mendorong ekonomi domestik menjadi lebih kuat.

3.    Respon kebijakan yang sumir akan menurunkan kredibilitas. Setelah melalui kuliah panjang, ternyata tidak ada rumusan policy yang implementatif tetapi hanya berupa 10 arahan dan imbauan, bukan rencana tindak yang mampu menciptakan optimisme bagi masyarakat luas. Sebagai contoh anjuran untuk meningkatkan sektor riil. Selama 4 tahun Pemerintahan SBY tidak mampu mendorong sektor riil. Bahkan yang terjadi adalah percepatan de-industrialisasi. Saat ini kesempatan Pemerintah SBY tinggal setahun lagi, sehingga akan sangat sulit untuk memperkuat sektor kecuali tim ekonomi SBY mau melakukan perubahan arah kebijakan ekonomi. Bila Menteri Perdagangan masih sangat percaya pada pasar bebas sehingga rata-rata tarif di Indonesia sekitar 0-3 persen, maka imbauan Presiden SBY untuk meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri akan tetap menjadi sekedar himbauan.

Dengan perlambatan ekonomi dunia, ekspor produk Cina ke AS dan Uni Eropa akan menurun. Kelebihan kapasitas produk Cina tersebut pasti akan dialihkan untuk membanjiri pasar-pasar negara berkembang yang sangat liberal seperti Indonesia. Dengan demikian dipastikan produk dalam negeri akan mengalami tekanan jauh lebih besar. Saat ini saja 70 persen pasar garmen Indonesia dikuasai produk legal dan ilegal dari Cina, maka himbauan SBY, tanpa keberpihakan kebijakan perdagangan, tidak akan membantu industri garmen nasional.

Sebagai contoh batik buatan Cina, biaya produksinya 60 persen lebih murah dari batik produksi dalam negeri Indonesia. Dengan dukungan teknologi desain, batik imitasi ini hasilnya akan bisa lebih bagus. Konsumen tentu akan memilih barang bagus dan juga murah. Bila menghadapi tantangan itu yang dilakukan Pemerintah SBY hanya mengimbau, maka tidak akan efektif dan industri batik kita akan semakin terpukul. Seharusnya pemerintah melindungi industri padat karya dengan tarif, sehingga produk impor tidak mendominasi pasar Indonesia. Sayangnya, ideologi kabinet Presiden SBY tidak mempercayai strategi ini dan lebih percaya pada mekanisme pasar bebas ugal-ugalan. Jadi, jangan berharap industri padat karya akan menjadi lebih baik dan sektor riil akan lebih kuat.

About these ads

November 19, 2008 - Posted by | Economy |

9 Komentar »

  1. jadi solusinya ?

    Wia said :
    “Sabar bu’.. :lol: Yg nulis lagi dikejar deadline, insyaAllah solusinya pastilah syariah, masa’ saya loncat ke-kiri :mrgreen:

    Komentar oleh puan malaya | November 19, 2008 | Balas

  2. Anehnya Pak JK dengan lantang berpidato di Sangrila katanya ekonomi Indonesia baik2 saja.Tumbuh pesat malah.. :(
    Tau nggak,Prof.Wahyudi sampai geleng2 kepala. Ck..Ck..

    Wia said :
    “Ya.., saya juga dapat press release-nya..
    Lucu memang kalau arus hot money dimasukkan dalam hitungan ekonomi negara dan dianggap sebagai ‘pertumbuhan ekonomi’. Disitu justru post-destruktifnya. Belum lagi kondisi kita sekarang bahkan lebih buruk daripada 1997-1998 dimana kita masih memiliki keuntungan di pangsa ekspor. Nah sekarang, ekspor pun akan sulit karena negara2 tujuan ekspor pun sedang reses.
    Sungguh kebijakan parsial yang destruktif..”

    Komentar oleh Joana Sirait | November 19, 2008 | Balas

  3. udah eneg saia sama SBY JK :mad:

    Wia said :
    “Siapaun pemimpinnya, selama sistemnya masih sama dan platform-nya masih Neo-Liberal Capitalism spt sekarang, selamanya kita akan ‘eneg’..
    Saya aja ‘eneg’, malah udah muntah berkali-kali.. :P

    Komentar oleh namada | November 20, 2008 | Balas

  4. Maaf, saya tidak tahu banyak tentang SBY ataupun kebijakan yang diambilnya. Tapi kurang sepakat apabila anda mengatakan Pemerintahan SBY tidak punya strategi. Sebenarnya ada. Strategi lepas tangan tepatnya. Biarkan investor yang mengaturnya. Biarkan yang kuat tambah kuat, yang lemah makin terinjak. Kita hanya pengatur negara. Itu kata saya, bila menghayal jadi pejabat negara di pemerintahan SBY sekarang. Kalau mau makmur rakyat harus usaha, pukul kanan, pukul kiri, apapun, lakukan saja *seakan tak mau tahu bahwa rakyat adalah tanggung jawab negara.*

    Wia said :
    “Gdubraakkk…. *ketawa sambil berguling-guling*
    Ah…,anda ini bisa saja :P Oke lah, anda benar juga. Itu memang strategi (strategi biang sengsara) :evil:
    Parah ya, membunuh masa depan bangsa ternyata harus ter-strategi.. :lol:

    Komentar oleh syafwan | November 23, 2008 | Balas

  5. saran IMF yang telah terbukti menyesatkan, kembali dipatuhi oleh Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga awal Oktober 2008

    yah ngapain ngikutin kata negara yang lebih maju.
    kenapa kita tidak mencontoh negara yang maju saja sih.

    itu saja :lol:

    Komentar oleh ikrar muhammad | Desember 3, 2008 | Balas

  6. ini semua karena tim ekonomi sby adalah penganut mazhab berkeley yang mengagungkan perdagangan bebas dan sangat senang dengan privatisasi BUMN.Sri Mulyani, Budiomo, Purnomo Yusgiantoro, Yusuf Kalla, Mari Pangestu adalah penganut mazhab ini. ya jadi implikasinya sangt jelas terhadap kebijakan pemerintah.

    keberpihakan pemerintah dalam hal ini sangat diragukan sebab kita tahu bahwa sby adalah anak kesayangan amerika, sebab sby dididik dan dibentuk dalam kemiliteran oleh amerika.

    Komentar oleh yasir | Desember 6, 2008 | Balas

  7. Sepertinya anda harus lebih banyak belajar tentang teori insentif di ekonomi Mbak. Tapi terus terang, saya salut dengan ketegasan anda menyampaikan pendapat. Meski ada banyak hal yang “blunder” dan kontradiktif

    1. Terkait menaikkan suku bunga akibat kebijakan IMF, saya sarankan anda membaca blog saya ttg “Political Economy of Economic Growth and Financial Stability in Indonesia”. Kenaikan itu karena inflasi kita yang kian tak terbendung. Kalau suku bunga tidak dinaikkan, inflasi naik, dan daya beli masyarakat turun. Kalau ingin suku bunga tidak naik, ya sovereign rating kita yang harus diperbaiki. Dan cara memperbaikinya, salah satunya lewat deregulasi dan liberalisasi perdagangan komoditas ekspor.

    2. Lalu, penguatan sektor riil juga tidak semudah membalikkan telapak tangan selama tidak ada insentif dari berbagai pihak utk memajukan sektor itu. Dan kalau anda bicara penguatan sektor riil (sektor yang padat karya dan mampu menghasilkan komoditas ekspor, maka sebenarnya deregulasi dan liberalisasi adalah pilar yang tidak dapat dihindarkan. Jadi terus terang saya bingung, anda tidak setuju mekanisme pasar atau liberalisasi, tapi di sisi lain anda meminta ada penguatan sektor riil. Ada kontradiksi di situ.

    3. Tentang langkah buy back saham2 di pasar modal itu, benar di satu sisi akan menimbulkan risiko moral hazard seperti kasus BLBI. Tapi, kalau itu tidak dilakukan, dampaknya ekonomi kita kian porak poranda kalau ternyata perusahaan itu tidak diselamatkan. Dalam ekonomi, konsep ini sering disebut “too big too fail”, sehingga mau tidak mau, dia tidak boleh dibiarkan gagal.

    Nah, kalau anda mengerti ilmu ekonomi, anda pasti melihat dimana letak kekeliruan apa yang anda sampaikan.

    Selamat belajar

    Komentar oleh WS | Desember 15, 2008 | Balas

  8. Walah . . .

    gak ngerti saya . . .

    he he he maklum gda ilmunya . . .

    tapi kita juga kudu bantu pemerintah, jangan cuma bisanya mengkritik duang.. . .

    ya nggak? he he he he (sok tau neh)

    kunjungi rumah sederhana saya di http://bayusmart.wordpress.com

    Komentar oleh bayusmart | Januari 1, 2009 | Balas

  9. kalo menurut saya, yang paling penting di rubah adalah sistem pendidikan. kalau para siswa di anjurkan untuk menguasai 11 mata pelajaran, itu percuma kalau misalnya cita-cita anak tersebut menjadi pemain bola, terang ilmu fisika, ekonomi, dll akan tidak berguna. Anak tersebut kalu itu tidak akan berguna bagi kehidupannya pasti Anak tersebut tidak akan belajara sedikitpun tentang hal-hal tersebut. Menurut saya seharusnya sistem pendidikan kita di rubah, menjadi pendidikan sesuai cita-cita, apalagi sekarang sudah ada alat untuk menentukan bidang yang tepat terhadap anak dengan melihat sidik jari.
    tentang ekonomi, seharusnya pemerintah juga lebih memperhatikan desa-desa di daerah perbatasan. daerah perbatasan yang tidak di pedulikan dpat di ambil oleh negara tetangga, itu karena kesalahan pemerintah, daerah perbatasan yang tidak di pedulikan oleh pemerintah kemudian di kelola oleh negara tetangga, sehingga masyarakat di sana menjadi cinta tanah negara tetangga yang lebih makmur. misalnya mereka di minta untuk memilih NKRI atau negara tetangga, kan jelas mereka akan memilih negara tetangga. saya juga tidak menyalahkan Maisya apabila ada bagian dari nnegara kita yang di ambil karena bagian tersebut sudah di kelola oleh malaisya sehingga warga di sana lebih tunduk kepada peraturan di malaisya.

    Komentar oleh M.Huusen senioaji | Desember 17, 2011 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 212 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: