Rektivoices..

Site Of Widiya Ayu Rekti…

BERDAKWAH DENGAN CINTA

Belajar dari pengalaman, sering sekali dalam dialog oleh aktivis, baik face to face atau dunia maya, ada kecenderungan untuk memposisikan lawan dialog sebagai ”musuh”. Akibat yang timbul, seringkali muncul pola fikir untuk ”menghancurkan” lawan dialog. Dengan pola fikir seperti ini, wajar saja akhirnya muncul kata-kata yang bukannya mampu menunjukkan kebenaran yang dibawa, malah justru yang dilakukan hanya ”menembak mati” lawan dialog. Sebagai contoh:

”Hahaha… masih aja keracunan demokrasi! Hih najis.. buang demokrasi dari kepalamu, SEKARANG !!”

Yang dimaksudkan sih memang benar: Buang demokrasi. Tapi pilihan kalimat seperti itu jelas hanya seperti ”tembakan peluru” yang mematikan. Bukan ”benih” yang menghidupkan dan membangun. Bukankah yang ingin kita lakukan adalah dakwah menyadarkan orang, bukan sekedar menyalahkan orang?

Para aktivis sudah selayaknya tidak memposisikan dirinya berhadap-hadapan, bersaing, apalagi bermusuhan dengan lawan dialognya. Ia harus menempatkan lawan dialognya sebagai partner dialog bukan ”musuh”. Jika seperti ini, insya Allah posisi forum bukanlah ”medan perang”. Tapi berubah sebagai ”ruang rapat”, dimana masing masing pihak akan dengan tenang mengutarakan pendapatnya dan menjadi sarana efektif bagi aktivis untuk menunjukkan kebenaran seterang-terangnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah selalu berperasaan ”positif”. Aktivis yang sudah negative thinking duluan, biasanya akan dengan mudahnya terjebak emosi. Lawan dialog nyeleneh sedikit dari pemikiran islam, langsung deh menjustifikasi macam macam.. misalnya lawan dialognya menyuarakan isu HAM, Nasionalisme, Pluralisme, Pancasila, Liberaslisme, Demokrasi, tidak mendukung khilafah dsb, wuih, udah deh kata kata gak terkontrol lagi..Font huruf jadi besar semua, tanda serunya banyak n kalimat kembali hanya ”menembak mati” lawan dialog. Yang awalnya udah menempatkan ”posisi” dengan baik, langsung berubah jadi ”medan perang” lagi.

”Kamu gak ngerti juga yah? Demokrasi itu sistem KUFUR!! Masa sistem KUFUR mau diambil?? MANA BISA???”

”Woy, bisa pinteran dikit gak sih?? Demokrasi itu bertentangan dengan Islam!!”

Anda kembali harus benar benar memahami, bahwa dialog yang kita lakukan bukanlah ”menghancurkan lawan dialog”. Namun berupaya membangun kesadarannya. Anda tulis ”DEMOKRASI ITU SISTEM KUFUR, TAU GAK???!!” dengan font besar dan banyak tanda serunya juga gak menjamin lawan dialog bakal mengerti.

Ya, kita harus memahami, bahwa seringkali orang itu salah karena tidak tahu. Ya, karena tidak tahu. Hanya itu kok. Umumnya, jika lawan dialog kita itu muslim, ia pasti tidak akan menolak islam. Pendapatnya yang cenderung nyeleneh dan membangkitkan emosi itu hanya karena ketidak tahuannya. Artinya, yang anda butuhkan hanya bagaimana agar pemahaman Islam yang anda miliki ”tertransfer” padanya, dan merubah ”pola fikirnya”. Bukannya malah menghardiknya atau menjelek jelekkannya. Bukankah seperti itu? Bukankah ini lebih sesuai daripada ”menembak mati” lawan dialog?

Husain MATLa dalam bukunya mengibaratkan seperti pola komunikasi kita pada anak kecil. Ketika berkomunikasi dengan anak kecil, kita cenderung lebih tenang dan tidak terburu buru terbawa emosi. Si anak tingkah lakunya nakal, kita menganggap ”wajar, ia anak kecil…”. Si anak kita nasehati tapi lambat sekali mengerti, kita juga tidak langsung terbawa emosi, ”wajar, ia masih belum tahu..masih kecil..”. Kita lebih stabil lebih cerdas dalam mengambil tindakan, karena kita berfikir, wajar saja : ia belum tahu.

Seharusnya pola komunikasi seperti ini juga kita terapkan pada orang dewasa. Ketika berdialog dengan seseorang, kita harus selalu positive thinking, bukan emosi melulu yang harus dikedepankan. Juga kita harus menyadari, bahwa yang kita dakwahi, tentu saja karena ia belum mengerti. Maka, ketika apa yang kita sampaikan belum mampu ia cerna, yang kita fikirkan bukannya, ”heh, kenapa sih dia gak ngerti ngerti juga?” tapi seharusnya, ”bagaimana ya caranya agar dia mengerti…”. kalau kita berfikir seperti ini, insya Allah ketika menghadapi lawan dialog, anda tidak akan terburu terbawa emosi, tapi justru berfikir semakin kreatif agar lawan dialog anda benar benar mengerti !

Seni dalam Berkomunikasi

Dalam dakwah, yang kita lakukan bukan hanya sekedar ”transfer ide”, dalam artian, sudah cukup, yang penting sudah tersampaikan. Tidak hanya itu bro.. Ibarat seperti tukang pos yang hanya ”sekedar mengantarkan”. Tapi yang harus dilakukan adalah, seperti sebuah produk pasar yang punya strategi dalam pemasarannya hingga orang orang tertarik membelinya.

Kita bisa belajar kepada manusia yang punya keterampilan tinggi dalam berkomunikasi sebagaimana Rasulullah. Orang yang datang kepadanya dengan keputus asaan akan pulang dengan motivasi; orang yang datang kepadanya dengan kegamangan akan pulang dengan kemantapan; orang yang datang kepadanya dengan keraguan akan pulang dengan kepercayaan; orang yang datang kepadanya dengan kesembronoan akan pulang dengan keseriusan; orang yang datang kepadanya dengan pelecehan akan pulang dengan penghormatan; orang yang datang kepadanya dengan kemarahan akan pulang dengan penyesalan.

Agar mampu membangun komunikasi yang baik, seseorang harus mempunyai rasa empati. Empati adalah kepekaan untuk merasakan sesuatu yang dirasakan orang lain. Seorang komunikator yang baik, akan mampu mengkombinasikan fikiran dan emosinya dengan baik. Instingnya akan tajam. Ibarat bermain badminton, ia tahu kapan seharusnya melakukan smash, kapan dropshot, lob atau sejenisnya. Seperti itulah dalam komunikasi dakwah, seorang aktivis harus cermat melihat situasi, pemikiran dan perasaan lawan dialog atau suasana dialog. Ia harus peka dan mampu menempatkan kata kata atau kalimatnya dengan baik. Bukan asal nyerocos yang penting ”tersampaikan”.

Olehkarenanya, dalam berdialog, kita harus mencoba berangkat dari pemikiran dan perasaan orang lain agar kita bisa menempatkan kalimat dan sikap yang tepat saat berdialog. Seperti contohnya yang saya kutipkan dari buku Husain MATLa berikut:

Ini adalah petikan percakapan dari hati ke hati antara sepasang suami istri yang masih muda. Sang suami membuka percakapan terlebih dahulu.

”Bu..”

”Iya Pak..”

”Bapak habis membaca kisah Napoleon Bonaparte, Kaisar Perancis.”

”Bagaimana menurut Bapak?”

”Sepuluh tahun masa awal pemerintahan Napoleon sangat berbeda dengan lima tahun masa akhir pemerintahannya. Pada sepuluh tahun awal pemerintahannya, Napoleon berhasil menjadikan Prancis sebagai negara terkuat di Eropa. Dua pertiga Eropa tunduk kepada Prancis. Pengetahuan dan kebudayaan Prancis juga maju pesat. Paris menjadi kota terbesar dan terindah di Eropa. Namun, pada lima tahun akhir, Prancis hancur. Dari 600.000 tentara Prancis yang menyerang Rusia, tentara yang pulang tinggal 15.000. Napoleon kalah dan dibuang ke Pulau St. Helena, di tengah Laut Atlantik sana. Pada masa awalnya jaya, tetapi akhirnya hancur. Tahukah Ibu apa sebabnya?”

”Nggak.”

”Sepuluh tahun awal pemerintahannya, Napoleon beristri Josephine, sementara lima tahun menjelang akhir pemerintahannya, dia beristri Marie Loussie. Menurut sejarah, Josephine membantu Napoleon menjadi orang yang sangat percaya diri, sementara Marie Loussie justru menghancurkan semangat Napoleon. Betapa vitalnya peran seorang istri. Yang satunya membuat negara jadi jaya, yang satunya lagi membuat negara hancur dan ratusan ribu prajurit tewas. Peristiwa seperti ini patut menjadi pelajaran buat wanita aktif seperti Ibu.”

”Maksud Bapak?”

”Bapak mendengar kabar tentang perempuan perempuan muda yang aktif di luar rumah. Mereka sangat energik dan mampu menggerakkan kaum perempuan, tetapi terhadap suami kadang malah kurang perhatian, tidak romantis. Ini bisa membuat sang suami terganggu. Apakah seorang perempuan bisa dibilang hebat jika cuma aktif di luar rumah? Jangan jangan dia bagaikan sosok Marie Loussie bagi suaminya.”

”Kalau Ibu bagaimana Pak?”

”… hmm … hmm …”

”Eeeh senyum senyum..?”

”Bu, Ibu bagaikan sesuatu yang bergerak terus. Padahal, Bapak kadang ingin dekat dengan sesuatu yang diam dan duduk manis di dekat Bapak.”

”Kok Bapak jadi penuh perasaan?”

”Soalnya kita jarang punya saat saat santai dan indah seperti sekarang. Tampaknya Ibu terlalu sibuk sehingga konsentrasi untuk suami kurang. Bapak bukan tidak suka Ibu aktif di luar, tetapi apa Ibu ingin memburu pahala dengan meninggalkan pahala yang lain? Bapak ingin Ibu dapat dua pahala.”

”Iya, iya. Ibu bikinkan kopi susu ya Pak, dua cangkir buat kita berdua.”

”Nggak usah bikin dua, satu cangkir besar saja.”

”Baik. Ibu ingin kayak Josephine!”

”Jangan.”

”Lho kok?”

”Kayak Fathimah Az-Zahra’ saja!” ;)

Dalam dialog di atas, sang suami sebenarnya menginginkan istrinya tidak melupakan tugas dasarnya sebagai istri meskipun dia aktif dengan berbagai aktivitas di luar rumah. Namun sang suami tidak asal melarang begitu saja. Dia menyampaikan pesan lewat kisah dua istri Napoleon. Sang suami mencoba berbicara dari hati ke hati secara santai. Dia mencoba menerapkan komunikasi yang “bertitik tolak dari perasaan orang lain” secara efektif.

Dalam dialog juga seperti itu, misal tentang bahasan demokrasi. Kita coba lihat dari titik pemikiran dan perasaan lawan dialog tentang demokrasi sehingga kita mampu memberikan kalimat yang efektif dan berkesan. Ini jauh lebih efisien ketimbang banyak contoh, tapi tidak mengena dengan persepsi lawan bicara.

Selain itu humor dan kedekatan psikologis dengan lawan bicara juga sangat penting, agar komunikasi lancar. Anda akan kesulitan menyampaikan ide jika dialog justru terkesan kaku dan efeknya bisa berujung pada emosi yang tak terkendali.

Jangan posisikan diri anda sebagai pihak yang menggurui. Istilahnya bukan komunikasi ”atas ke bawah”, tapi ”ke samping”. Ya, posisikanlah ia sebagai mitra diskusi, bukan orang yang harus didekte.

Hindari kalimat yang bertele tele dan panjang. Kalau berupa tulisan, hindari tulisan yang panjang tanpa spasi dan cenderung ribet untuk dipahami atau juga kalimat yang disingkat singkat. Gunakanlah pertanyaan pertanyaan pendek yang retoris. Giring secara perlahan ke arah substansi dialog, tidak bertele tele, tidak ribet. Perlahan tapi pasti, dengan santai. Gunakanlah argumen yang runtut, tapi sederhana. Yang mudah dipahami oleh lawan dialog kita. Bawa ia pada logika yang sulit ia bantah sendiri, dengan kata lain ia yang akan ”membantah” argumen awalnya sendiri. Meski tidak diungkapkan lewat kata kata, saya yakin setidaknya akan sangat berbekas dihatinya. Dengan begitu ia tak akan merasa digurui. Dan anda jangan cenderung memaksa lawan bicara ”menelan” secara keseluruhan ide yang kita pahami. Bisa bisa ia ”muntah”.

Sebagai contoh, pembahasan tentang liberalisme, tapi kita menuntut juga orang lain menolak kapitalisme, nasionalisme dsb, dan setuju khilafah. Maksa lagi. Terkadang kita harus bijak dan proporsional dalam bersikap.

Mengalahkan Lawan secara Elegan

Yang pasti, ingatlah bahwa tujuan anda berdialog, bukanlah ingin ”menghancurkan” lawan dialog, bukan pula ”ingin memenangkan pertandingan”. Anda berdialog karena inilah sarana anda menyampaikan yang haq dan merubah pola fikir lawan dialog anda. Bukakah begitu? Jika anda hanya main klaim semata tanpa ada argumentasi rasional yang mampu diterima dan main emosi doang. Yang ada bukanlah ”forum dialog” tapi ”medan perang”.

Bukankah anda yakin atas kebenaran ide yang anda bawa? Jika begitu tak perlu ragu, karena anda ”menjual” produk yang berkualitas. Ketika lawan bicara belum mengerti, jangan ”paksa” ia ”menelan”, tapi ”bantulah” ia ”menelan”. Luruskan hati, jangan sampai terkotori oleh keinginan lain. Dengan argumen yang runut dan mudah dipahami, ”kalahkanlah” ”lawan” dengan elegan.

Dan janganlah berputus asa, jangan negative thinking duluan dengan lawan dialog kita. Karena hidayah adalah rahasia Allah.

Banyak sekali contohnya. Misal, ketika perang uhud usai, ’Amr bin Al-’Ash, pemimpin pasukan Quraisy yang mengejar kaum muslim ke Habasyah, bersama Khalid bin Walid, di luar dugaan masuk Islam dan mengikrarkan kalimat syahadat. ’Amr bin Al-’Ash lalu dipercaya Rasulullah sebagai panglima perang umat Islam dan dipercaya oleh ’Umar bin Al-Khaththab sebagai gubernur Mesir. Dia tercatat sebagai sahabat Nabi.

Jadi, jangan fikir si “ini”, si “itu”, si “anu” gak bisa berubah dan mustahil didakwahi.

Jangan biarkan persepsi ”hitam-putih” kita biarkan tercap pada orang lain.

Wallahu a’lam bishshawab.

November 11, 2012 Posted by | Dunia Islam | | Tinggalkan komentar

APAKAH UU HAK CIPTA KAPITALISTIK?

Gambar UU No.19/2002 tentang Hak Cipta (HC) sejak Selasa 29 Juni 2002 lalu di Indonesia patut disikapi dengan hati-hati dan waspada, karena UU HC bisa menjadi bumerang bagi kreativitas anak bangsa sendiri, dan kita harus waspada karena penerapan UU HC mengusung problem yang kompleks.

Perlindungan hak cipta adalah idea dari negara-negara post-modernism / post-capitalist. Negara-negara post-modernism telah mengadakan persidangan Paris pada tahun 1883 dan persidangan Bern pada tahun 1886, mengenai perlindungan hak cipta. Selain kesepakatan-kesepakatan tersebut, mereka juga telah membuat beberapa kesepakatan lain yang jumlahnya tidak kurang dari 20 kesepakatan. Kemudian terbentuklah sebuah badan antar bangsa untuk hak cipta yang diberi nama WIPO (World Intellectual Property Organization), yang bertugas mengawal dan menjaga kesepakatan tersebut.

Pada tahun 1995 WTO (World Trade Organisation) telah mengesahkan adanya perlindungan hakcipta dan WIPO menjadi salah satu bahagiannya. WTO mensyaratkan bagi negara-negara yang ingin bergabung dengannya, mesti terikat dengan perlindungan hakcipta dan mesti membuat undang-undang yang berkaitan dengan hakcipta bagi mengatur perlindungan hakcipta.

Undang-undang Hak Cipta yang dilegalisasi oleh negara-negara tersebut dimesti memberikan hak kepada individu untuk melindungi hasil ciptaannya serta melarang orang lain untuk memanfaatkan ciptaan tersebut kecuali dengan izinnya. Negara harus menjaga hak tersebut dan menjatuhkan hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya dengan hukuman penjara, baik ketika penciptanya masih hidup atau telah mati.

Undang-undang yang dilegalisasi juga mesti mencakup undang-undang perlindungan bagi perusahaan-perusahaan pemegang hak paten. Maksud dari karya cipta adalah ‘pemikiran atau pengetahuan yang diciptakan oleh seseorang dan belum ditemui oleh orang lain sebelumnya’. Bahagian terpenting dari karya-karya cipta tersebut adalah pengetahuan yang boleh dimanfaatkan dalam perindustrian serta produksi barang dan jasa (usaha) dan apa yang sekarang ini disebut sebagai ‘teknologi’.

Berdasarkan hal di atas, orang-orang post-modernism menganggap pengetahuan individu sebagai ‘harta’ yang boleh dimiliki dan bagi orang yang diajar atau mendapat pengetahuan tersebut tidak dibolehkan memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik dan ahli warisnya, sesuai dengan standard-standard tertentu. Contohnya, jika seseorang membeli buku atau disket yang mengandungi pemikiran baru, maka ia berhak memanfaatkan sebatas apa yang dibelinya saja, seperti membaca atau mendengarnya. Dia dilarang, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Hak Cipta, untuk memanfaatkannya dalam perkara-perkara lain seperti mencetak dan menyalin untuk dijualbelikan atau disewakan.

Dari perspektif ini kita seharusnya melihat UU HC  tidak sekadar menuruti kemauan WTO yang disetir negara-negara maju. Satu contoh yang sangat ironis, betapa UU HC telah menciptakan kematian jutaan orang di dunia karena mereka tidak mampu membeli obat anti AIDS (Acquired Immunodeficiency syndrome) yang amat mahal. Kenapa mahal? Karena ada rezim paten yang berdasarkan UU HC mempunyai hak untuk melarang siapa pun memproduksi obat-obatan yang sama tanpa seizin pemegang paten. Siapa pun yang akan membuat obat anti AIDS yang telah dipatenkan itu harus membayar royalti yang cukup mahal untuk pemegang patennya. Jadinya, perusahaan yang memproduksi obat-obatan anti-AIDS berhasil menangguk keuntungan besar dari penderitaan orang lain. Tragisnya keadaan itu terus dipertahankan demi keberlangsungan kapitalisme global yang dijunjung WTO. Dari situlah kita seharusnya melihat fenomena pemaksaan kehendak pemberlakuan UU HC di dunia.

Selain itu, kita harus waspada dalam merespons UU HC sebab bukan tidak mungkin dengan berlakunya UU HC ini, bangsa Indonesia akan kecolongan. Bukan rahasia lagi, serombongan peneliti AS dan Jepang sering masuk ke hutan-hutan Indonesia, bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan LSM di tanah air mengambil sampel pelbagai flora dan fauna di hutan tropis kaya biodiversitas tersebut. Hasilnya, setelah diteliti, jika mengandung bahan obat yang bernilai komersial, mereka patenkan. Lalu kelak bagaimana Indonesia akan menggugatnya? Persoalannya akan sangat panjang dan melelahkan karena UU HC memang diciptakan dengan modus tertentu untuk menguntungkan mereka.

Sampai hari ini UU HC di seluruh dunia masih menyimpan sejumlah kontroversi dan gugatan. Sejumlah aktivis HAM misalnya, menuduh UU HC hanya sekadar alat rekayasa negara- negara post-modernism  untuk memperluas hegemoni kekuasaan ekonominya di negara-negara berkembang. Di sisi lain, UU HC juga banyak merugikan para kreator yang hasil temuannya dibajak orang. Sementara itu, negara-negara tropis pemilik ‘keanekaragaman jenis’ juga mengeluh karena hasil kekayaan alamnya diboyong ke negara maju, untuk kemudian olahan dari kekayaan alam itu dipatenkan mereka. Sedang sang pemilik, tidak memperoleh apa-apa. Itulah sekilas gambaran kontroversi penerapan UU HC yang ‘dipaksakan’ negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang.[WIA]

 

 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  19  TAHUN 2002
TENTANG
HAK CIPTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang       : 

  1. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
  2. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
  3. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
  4. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997;
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf  a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-undang tentang Hak Cipta;

 Mengingat        :

  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

 Menetapkan     :           UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
  3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
  4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut  hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
  5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
  6. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
  7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.
  8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila   digabungkan    dengan     media     yang    dapat   dibaca  dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
  9. Hak Terkait adalah  hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
  10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra,  folklor, atau karya seni lainnya.
  11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
  12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
  13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal. 
  14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
  15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.
  16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak Cipta.
  17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II

LINGKUP HAK CIPTA

Bagian Pertama

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal  2

(1)  Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)  Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal  3

(1)  Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.

(2)  Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

  1. Pewarisan;
  2. Hibah;
  3. Wasiat;
  4. Perjanjian tertulis; atau
  5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal  4
 

(1)  Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

(2)  Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Bagian Kedua

Pencipta

Pasal  5

(1)  Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:

a.       orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau

b.      orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.

(2)  Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pasal  6

Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

Pasal  7

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang  Ciptaan itu.

Pasal  8

(1)  Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

(3)  Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal  9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Bagian Ketiga

Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal  10

(1)  Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.

(2)  Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

(3)  Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal  11

(1)  Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

(2)  Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

(3)  Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Bagian Keempat

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal  12

(1)  Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

  1. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  5. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  6. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
  7. arsitektur;
  8. peta;
  9. seni batik;
  10. fotografi;
  11. sinematografi;
  12. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

(2)  Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3)  Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.

Pasal  13

Tidak ada Hak Cipta atas:

  1. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
  2. peraturan perundang-undangan;
  3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
  4. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
  5. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Bagian Kelima
Pembatasan Hak Cipta

Pasal  14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

  1. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
  2. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
  3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal  15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

  1. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
  2. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
  3. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:

(i)   ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari  Pencipta;

  1. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;
  2. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
  3. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
  4. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal  16

(1)  Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan,  terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:

  1. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
  2. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  3. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

(2)  Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

(3)  Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:

  1. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  2. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  3. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.

(4)  Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.

(5)  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(6)  Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal  17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

Pasal  18

(1)  Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak  meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta diberikan imbalan yang layak.

(2)  Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan.

 Bagian Keenam
Hak Cipta atas Potret

Pasal  19

(1)  Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.

(2)  Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyakan atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyakan itu memuat juga orang lain dalam Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.

(3)  Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:

  1. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
  2. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
  3. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal  20

Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

  1. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
  2. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
  3. tidak untuk kepentingan yang dipotret,

apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Pasal  21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan.

Pasal  22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal  23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan  Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa Potret.

Bagian Ketujuh
Hak Moral

Pasal  24
 
 

(1)  Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.

(2)  Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.

(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.

(4)  Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal  25

(1)   Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.

(2)   Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 Pasal  26

(1)  Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Cipta dari Pencipta itu.

(2)  Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.

(3)  Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan
Sarana Kontrol Teknologi

Pasal  27

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi.

Pasal  28

(1)  Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

BAB  III

MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal  29

(1)  Hak Cipta atas Ciptaan:

a.       buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;

b.      drama atau drama musikal, tari, koreografi;

c.      segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;

d.      seni batik;

e.      lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

f.       arsitektur;

g.      ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;

h.      alat peraga;

i.        peta;

j.        terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

(2)  Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

Pasal  30

(1)  Hak Cipta atas Ciptaan:

  1. Program Komputer;
  2. sinematografi;
  3. fotografi;
  4. database;  dan
  5. karya hasil pengalihwujudan,

    berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

(2)   Hak Cipta atas perwajahan karya tulis  yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

(3)   Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Pasal  31

(1)  Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:

  1. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
  2. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.

(2)   Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Pasal  32

(1)  Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.

(2)  Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Pasal  33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

  1. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
  2. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Pasal  34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:

  1. selama 50 (lima puluh) tahun;
  2. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.
     

BAB  IV

PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal  35

(1)  Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.

(2)  Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

(3)  Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.

(4)  Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal  36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pasal  37

(1)  Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.

(2)  Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.

(3)  Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.

(4)  Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.

(5)  Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(6)  Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal  38

Dalam hal Permohonan diajukan oleh  lebih dari seorang  atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut. 

Pasal  39

  1. Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:
  2. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;
  3. tanggal penerimaan surat Permohonan;
  4. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan
  5. nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal  40

(1)  Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2)  Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal. 

Pasal  41

(1)  Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.

(2)  Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.

(3)  Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal  42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)  serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal  43

(1)  Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.

(2)  Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal. 

Pasal  44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

  1. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
  2. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;
  3. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB  V

LISENSI

Pasal  45

(1)  Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2.

(2)  Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

(3)  Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.

(4)  Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Pasal  46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal  47

(1)  Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)  Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.

(3)  Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB  VI

DEWAN HAK CIPTA

Pasal  48

(1)  Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.

(2)  Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4)  Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB  VII

HAK  TERKAIT

Pasal  49

(1)  Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

(2)  Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.

(3)  Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.
 

Pasal  50

(1)  Jangka waktu perlindungan bagi:

  1. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
  2. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
  3. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

(2)  Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah:

  1. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;
  2. karya rekaman suara selesai direkam;
  3. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Pasal  51

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 berlaku mutatis mutandis terhadap Hak Terkait.

BAB  VIII

PENGELOLAAN HAK CIPTA

Pasal  52

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal  53

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat.

BAB  IX

BIAYA

Pasal  54

(1)   Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum  Ciptaan,  pencatatan pengalihan Hak Cipta,  pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

(3)   Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB  X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal  55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

  1. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu; 
  2. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya; 
  3. mengganti atau mengubah judul Ciptaan;  atau
  4. mengubah isi Ciptaan. 

Pasal  56

(1)  Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.

(2)  Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

(3)  Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Pasal  57

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pasal  58

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal  59

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Pasal  60

(1)  Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.

(2)  Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

(3)  Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.

(4)  Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

(5)  Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pasal  61

(1)  Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.

(2)  Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(3)  Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

(4)  Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal  62

(1)  Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.

(2)  Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan  kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.

(3)  Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal  63

(1)   Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal  permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

(2)   Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.

(3)   Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.

(4)   Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas)  hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal  64

(1)  Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(2)  Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(3)  Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(4)  Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada  ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(5)  Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

(6)  Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

Pasal  65

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal  66

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

BAB  XI

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal  67

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

  1. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi;
  2. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
  3. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Pasal  68

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.

Pasal  69

(1)  Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara pengadilan tersebut.

(2)  Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal  70

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

BAB  XII

PENYIDIKAN

Pasal  71

(1)  Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

(2)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

  1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  2. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  3. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  4. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
  5. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;
  6. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisianterhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
  7. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

(3)   Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB  XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal  72

(1)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan  pidana  penjara  masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah),  atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2)  Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4)  Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5)  Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(6)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(7)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh  juta rupiah).

(8)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(9)  Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28  dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal  73

(1)  Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

(2)  Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

BAB  XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  74

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

 Pasal  75 

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang  Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu perlindungannya.

BAB  XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  76

Undang-undang ini berlaku terhadap:

  1. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
  2. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
  3. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:

(i)    negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau

(ii)   negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

 Pasal  77

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.

 Pasal  78

Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Disahkan di Jakarta
pada tanggal  29 Juli 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal  29 Juli 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

      ttd

 BAMBANG KESOWO

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 85

 

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

 Ttd

Edy Sudibyo

 

 

Oktober 3, 2012 Posted by | Uncategorized | | 1 Komentar

NEGARA TERANCAM BENCANA?

Diluar dari pro-kontra mengenai resufle KIB jilid 2, masih banyak uneg2 yang ingin saya luapkan. Misalnya, jelang tujuh tahun masa pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selama ini, ternyata hanya melanggengkan kebijakan lama di sektor perekonomian. Yakni, tetap mengacu pada sistem ekonomi kapitalistik yang tidak menguntungkan rakyat namun menyenangkan pemodal.
Beberapa waktu lalu mencuat rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca, alias pengurangan efek rumah kaca 26 persen. Namun sayangnya tidak dibarengi dengan evaluasi kebijakan lain yang merusak dan mengeksploitasi lingkungan dan rakyat.
Lihat saja UU No.32 Tahun 2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian sulit diterapkan karena ditabrak dengan UU No.41 Tahun 1999 ttg Kehutanan, dan UU No.4 Tahun 2009 ttg Mineral dan Batubara, atau UU No.25 Tahun 2007 ttg Penanaman Modal. Disini terlihat Presiden tidak mampu menertibkan atau memadukan pertentangan antar kebijakan sektoral itu selaku komando pemerintahan.
Menurut data organisasi WALHI, saat ini 42,96 juta hektare (ha) setara 21 persen dari total luas daratan Indonesia telah negara izinkan untuk kegiatan eksplorasi pertambangan. Lalu, untuk perkebunan kelapa sawit, dari rencana 26.710.800 ha telah terealisasi 9.091.277 ha. Alih fungsi ekosistem rawa gambut seluas 3.145.182 ha. Bahkan, sungai-sungai kecil telah diubah menjadi areal kebun sawit dan ditimbun oleh aktivitas korporasi hingga tidak berfungsi.
Tercatat, kerusakan hutan bertambah seiring lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No.2 Tahun 2008 ttg Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan.
Memang, akibat penerapan sistem ekonomi kapitalistik akan selalu menimbulkan tiga hal. Pertama, maraknya pelanggaran HAM dan sulit ditangani. Kedua, munculnya utang luar negeri, dan ketiga adanya korupsi. Jika pemerintah tidak segera “insyaf” dari pola kapitalistik macam ini, bencana untuk Indonesia hanya tinggal masalah waktu. []

Oktober 23, 2011 Posted by | Opini | 1 Komentar

TENTANG BIROKRASI

Sebenarnya klasik saja. Kita tau bahwa sistem kerja dan pelayanan birokrasi sering sekali tidak memuaskan. Saya juga heran kenapa saya menulis ini, tapi tiba2 ingin menulis tentang ini. Entah dalam rangka curhat atau sekedar menghilangkan beban hati, yg jelas ingin aja. Hahaha..
Kali ini tentang penundaan, walau tidak sampai berlarut-larut tapi tetep saja, bikin saya harus berlapang dada, meskipun dada saya ndak selapang lapangan bola.
Intinya, sejak awal sampai sekarang, tipe2 kerumitan ala birokrasi memang hampir terasa sebagai sesuatu yg membudaya dan dibudayakan. Ya.. Budaya ribet, dan ujung2nya, KORUP… Antara kondisi faktual dan kondisi ideal, benar2 ndak pernah nyambung. Hahaha….

November 12, 2010 Posted by | Opini | 2 Komentar

KONTRAK POLITIK DAN POLITIK KONTRAK

Apresiasi publik terhadap dialektika demokrasi dan diskursus politik di negeri ini kian hari kian menempati rating yang sangat tinggi. Diantara isue politik yang selalu mengundang banyak opini adalah soal seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pilkada-pilkada (provinsi, kota, dan kabupaten) di berbagai daerah juga tak kalah seru dari pemilu Presiden beberapa tahun lalu. Mulai dari soal pigur kandidat, kendaraan politik (baca: parpol atau koalisi parpol), anggaran penyelenggaraan pilkada oleh KPUD, black campaign, politik uang, sampai kontrak politik.Itu potret dimana pilkada telah menjadi isue yang cukup “hot” dalam interaksi sosial politik di negeri ini.

Agar spektrumnya tidak terlalu melebar, penulis membatasi masalah mengenai kontrak politik saja. Kontrak politik diapresiasikan publik kepada para kandidat pemimpin agar kelak jika terpilih tidak ingkar janji. Kontrak politik diasumsikan lebih dari sekadar janji. Walaupun banyak yang berpendapat bahwa kontrak politik itu tidak ada gunanya, karena tidak punya kekuatan hukum dan sulit untuk di klaim.

Adagium yang mengatakan bahwa ” ikan rusak mulai dari kepala (insan)nya” acapkali dipakai untuk menggambarkan potret kepemimpinan yang dinilai tidak membawa kemajuan dan kejahteraan. Alih-alih bicara soal kemajuan, kepemimpinan bahkan seringkali menyajikan tontonan kepura-puraan, pemborosan, salah urus, miss manejemen, retoris, kolutif, nepotis, dan praktek korupsi. Latar pengalaman kemimpinan dengan wajah yang seperti itu, mendorong sikap trauma dan antipati rakyat. Panggung-panggung kampaye, brosur, pamflet, flyer, dan bekas-bekas banner hanya mampu menjadi saksi bisu atas pengingkaran sang pemimpin. Tidak ampuhnya janji-janji retoris sang pemimpin menjadikan publik mencari model lain selain model ala orasi panggung dan tagline-tagline kampanye sang kandidat. Lantas, model ala kontrak politik menjadi trend yang diyakini publik bersifat mengikat. Selain disaksikan dan diumumkan secara luas ke masyarakat, juga sang kandidat bahkan menandatangani yang disaksikan oleh perwakilan masyarakat yang dianggap refsentatif. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah cukup ampuhkah model ini mengikat sang kandidat..

Pengalaman empiris membuktikan bahwa hampir tidak ada pengaruh signifikan terhadap relasi antara kontrak politik dengan prilaku pemimpin dan kepemimpinan. Kontrak politik baru sebatas instrumen pendongkrak popularitas sang kandidat. Kontrak politik sebagai alat pemuas sang kadidat untuk meminimalisir resistensi dengan rakyat. Apalagi sang kandidat paham betul bahwa dikemudian hari, selain sanksi moral–tidak ada sanksi yuridis yang harus dihadapi kendati tidak terjadi pemenuhan atas kontrak politik itu. Tengoklah, hampir tidak ada calon yang menolak ketika disodori kontrak politik yang se’seram’ apapun klausa kontrak politiknya. Bahkan respon sang kandidat terhadap isu kontrak politik itu beragam. Ada yang merespon bahwa kontrak politik adalah keharusan sebagai bukti kesungguhan. Walaupun banyak juga yang berpendapat kontrak politik tersebut tidak lebih hanya untuk menarik simpati rakyat.

Sejatinya kontrak politik bagi sang kandidat adalah manifesto peneguhan sikap moral kepemimpinan dan kenegarawanan untuk sungguh-sungguh dan penuh kejujuran atas detail klausa pengikatan diri dengan rakyat. Kalau saja pemimpin berangkat dari semangat ini, maka kontrak politik menjadi alternatif ideal atas upaya pencarian figur sang kandidat. Tapi apa boleh buat kita harus bersabar menunggu.

Event pilkada di daerah terus berjalan bersama semakin menipisnya sikap percaya rakyat pada praktek dan prilaku elite. Sulit untuk tidak memahami posisi sikap rakyat itu, sebab secara jujur memang masih saja terus berlangsung “eksploitasi” rakyat dalam arena politik dan kekuasaan. Tidak jarang setelah kandidat terpilih berkuasa, kontrak politik kandidat sewaktu kampanye hanya bias dijadikan “kenangan”, dalam arti tidak terealisasi sama sekali. Yang terwujud justru kontrak kandidat dengan donator-donatur kampanye-nya. Pada akhirnya, kebijakan-kebijakan yang dibuat selama berkuasa pun lebih pro-donatur daripada pro-rakyat.

Seandainya saja, kontrak politik sebagaimana sebuah kontrak dalam hokum perjanjian, dimana sebuah kontrak dibuat oleh para pihak yang jelas dengan asas kebebasan berkontrak. Jadi jika ada caleg membuat kontrak politik dengan suatu komunitas (rakyat), harusnya jelas rakyat yang mana. Dan penandatangan yang mewakili komunitas tersebut idealnya membutuhkan surat kuasa dari anggota komunitas.

Jika yang membuat kontrak politik adalah (hanyalah) partai dengan para Calegnya, maka kontrak itu hanya memposisikan rakyat kebanyakan sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga ini (rakyat biasa) tidak bisa secara langsung menggugat/menuntut bila terjadi pelanggaran klausula kontrak.

Hal lain yang idealnya ada dalam sebuah kontrak, selain cara-cara pemenuhan kontrak, juga kesepakatan cara dan proses melakukan tuntutan jika sebuah kontrak gagal dipenuhi oleh pihak yang menjanjikan sesuatu.

Beberapa hal di atas hanyalah sebagian kecil dari asas-asas berkontrak, yang akan memposisikan apakah sebuah kontrak, termasuk kontrak politik benar-benar memiliki kekuatan hukum atau sekadar bermuatan norma sosial yang sulit untuk “diklaim”. Jika isi klausula kontrak politik ternyata banyak mengandung hal-hal yang secara hokum kabur, terntunya hal ini adalah bentuk dari upaya manipulasi. Namun ini hanya merupakan saran, agar para kandidat tidak lagi main-main dengan sebuah kontrak politik.. [WIA]

April 13, 2010 Posted by | Opini | | 6 Komentar

BPK,Hasil Audit, dan Kelanjutan Kasus Century

Laporan awal audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan atas Bank century mengungkapkan banyak kelemahan dan kejanggalan serius dibalik penyelamatan atau bail out Bank Century yang menelan dana hingga Rp 6,7 triliun.

Laporan audit yang sempat dibaca VIVAnews itu terdiri dari 8 halaman dengan huruf yang kecil-kecil. Halaman awal berupa pengantar dari Ketua BPK Anwar Nasution. Kemudian disusul beberapa bab, yang mencakup Pendahuluan, Gambaran Umum, dan Ringkasan.

Beberapa poin dari isi audit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Khusus Bank Century
Menurut temuan BPK, Bank Indonesia seharusnya bertindak tegas terhadap Bank Century, terutama mengenai penerapan ketentuan Penyediaan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP) sesuai dengan ketentuan PBI nomor VI/9/PBI tentang tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank sebagaimana diubah dengan PBI No 7/38/PBI/2005. Bank Century seharusnya ditetapkan dalam pengawasan khusus sejak 31 Oktober 2005. Pada kenyataanya baru masuk pengawasan khusus pada 6 November 2008.

2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)
Karena menghadapi kesulitan likuiditas, Bank Century mengajukan permohonan FPJB kepada BI pada 30 Oktober 2008 sebesar Rp 1 triliun. Permohonan tersebut diulangi pada 3 November 2008. Pada saat mengajukan permohonan FPJP, posisi CAR menurut analisis BI adalah 2,35 persen. Sedangkan, persyaratan untuk memperoleh FPJP sesuai dengan PBI Nomor 10/26/PBI 2008 tentang FPJP adalah bank memiliki CAR minimal 8 persen. Dengan demikian Bank Century tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP.

3. Perubahan Peraturan BI soal FPJP
Pada 14 November 2008, BI mengubah PBI mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula CAR minimal 8 persen menjadi CAR positif. Dengan perubahan ketentuan tersebut, serta menggunakan posisi CAR per 30 September sebesar 2,35 persen, BI menyatakan Bank Century memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP. Padahal, berdasarkan penelitian lebih lanjut menunjukkan posisi CAR Bank Century pada 31 Oktober 2008 sudah negatif 3,53 persen sehingga seharusnya Century tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP. Selain itu, jaminan FPJP yang diperjanjikan Rp 467,99 miliar ternyata tidak secure. Namun, berdasarkan perubahan PBI pada 14 November, BI menyetujui pemberian FPJP kepada Bank Century. Jumlah FPJP yang telah disalurkan kepada Bank Century adalah Rp 689,39 miliar yang dicairkan pada 14 November 2008 sebesar Rp 356,8 miliar dan 17 November 2008 sebesar Rp 145,26 miliar dan 18 November 2008 sebesar Rp 187,3 miliar.

4. Penetapan BI, Century sebagai Bank Gagal

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 20 November pukul 19.44 WIB, BI menetapkan Bank Century sebagai Bank Gagal. Alasannya, CAR per 31 Oktober 2008 sudah negatif 3,53 persen dan bila tidak ditingkatkan menjadi 8 persen, bank dinilai tidak sehat. Hal ini disebabkan sampai saat ini pemegang saham tak dapat melakukan komitmennya untuk menambah modal dan usaha untuk mengundang masuknya investor baru tidak membawa hasil.

Kondisi likuiditas GWM 19 November masih positif Rp 134 miliar (1,85 persen). Namun terdapat kewajiban RTGS dan kliring yang belum diselesaikan oleh Bank Century sebesar Rp 401 miliar sehingga GWM rupiah kurang dari 0 persen. Disamping itu kewajiban yang akan jatuh tempo pada 20 November 2008 sebesar Rp 458 miliar.

Untuk menambah likuiditasnya, BI telah memberikan FPJP sebesar Rp 689 miliar namun mengingat penarikan dana nasabah jauh lebih besar, maka FPJP tersebut tidak mampu memperbaiki likuiditas bank. RDG membahas analisis dampak sistemik dari peneptapan Bank Century sebagai Bank Gagal. Analisis tersebut menggunakan kriteria sesuai dengan memorandum of understanding on operation between the financial supervision authority central bank and finance ministry of the European union, 1 Juni 2008.

5. Posisi Century di Industri Perbankan

Bank Century tidak termasuk penting dalam industri perbankan. Alasannya, dana pihak ketiga bank mencapai 0,8 persen dari total DPK perbankan. Kredit bank juga sebesar 0,42 persen dari total kredit perbankan. Total aset Century terhadap perbankan juga tidak signifikan, hanya sebesar 0,72 persen. Dari sisi kredit, mayoritas diberikan dalam bentuk modal kerja (76,5 persen) untuk membiayai sektor industri pengolahan 21,79 persen, perdagangan, restoran, hotel, dan jasa keuangan.

Dengan ukuran skala bank yang kecil, fungsi Bank Century bisa digantikan oleh banyak bank lain sejenis di industri perbankan. Namun, Century menghadapi persoalan karena ada transaksi antar bank yang mencapai 24,2 persen dari total aset Bank Century.

6. Penetapan KSSK, Century sebagai Bank Gagal
Setelah melalui berbagai pembahasan antara BI, Departemen Keuangan dan LPS dalam rapat konsultasi KSSK tanggal 14, 17, 18, 19 November 2008, dengan memperhatikan surat Gubernur BI Nomor 10/232/GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008, KSSK melakukan rapat KSSK pada 21 November 2008 pukul 04.25 – 06.00 WIB yang diawali dengan rapat Konsultasi KSSK pada 20 November pukul 23.00 WIB sampai dengan 21 November pukul 05.00 WIB. Rapat konsultasi diawali dengan presentasi BI yang menguraikan Bank Century sebagai Bank Gagal dan analisis dampak sistemik. Berdasarkan aturan rapat tersebut diketahui bahwa selain BI, peserta rapat lainnya pada umumnya mempertanyakan dan tidak setuju dengan analisis BI yang menyatakan Bank Century ditengarai berdampak sistemik.

Menanggapi pertanyaan dari peserta rapat lainnya, BI menyatakan sulit untuk mengukur apakah dapat menimbulkan risiko sistemik atau tidak karena merupakan dampak berantai yang sulit diukur dari awal secara pasti. Yang dapat diukur hanyalah perkiraan atau biaya yang timbul apabila dilakukan penyelamatan. Mengingat situasi yang tidak menentu maka lebih baik mengambil pendekatan kehati-hatian dengan melakukan penyelamatan namun dengan meminimalisir cost keputusan harus diambil segera dan tidak dapat ditunda sampai Jumat sore. Seperti saran LPS, Bank Century juga tidak mempunyai cukup dana untuk prefund kliring dan memenuhi kliring sepanjang hari itu.

Setelah rapat konsultasi, dilanjutkan dengan rapat KSSK pada 21 November 2008 pukul 04.25- 06.00. Rapat dihadiri oleh Menkeu, Gubernur BI dan sekretaris KSSK yang memutuskan Bank Century sebagai Bank gagal yang berdampak sistemik dan menetapkan penanganan Bank Century kepada LPS. Keputusan KSSK tersebut ditindaklanjuti dengan rapat Koordinasi 21 November pukul 05.30 sampai selesai. Kemudian, penanganan Bank Century dilakukan oleh LPS sesuai UU Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS.

7. Suntikan Modal Century
Surat BI nomor 10/232/GB/rahasia tanggal 20 November 2008 kepada Menkeu Rp 632 miliar. Namun, dalam surat tersebut, BI tidak memberikan informasi mengenai beberapa risiko penurunan CAR, seperti informasi penurunan kualitas aset yang seharusnya diketahui oleh BI karena dugaan rekayasa akuntansi Bank Century dan penyimpangan oleh pemiliknya.

8. Pelanggaran-Pelanggaran Century

BPK menemukan adanya indikasi praktik operasi perbankan di Bank Century yang tidak sehat dan merugikan bank dan berpotensi merugikan negara.
a. pengelapan hasil surat berharga senilai US$ 7 juta.
b. hasil penjualan surat-surat berharga Rp 30,28 miliar dijadikan jaminan pengambilan kredit oleh pihak terkait.
c. pemberian kredit LC fiktif Rp 397,97 miliar pada pihak terkait dan pemberian LC fiktif sebesar US$ 75,5 juta.
d. surat-surat berharga Century tidak diterima oleh Bank Century karena masih dikuasai oleh salah satu pemegang saham.
e. manajemen Bank Century diduga melakukan pengeluaran biaya-biaya fiktif senilai Rp 209,8 miliar dan US$ 4,72 juta sejak 2004-2008.

Langkah Selanjutnya

Badan Pemeriksa Keuangan pun mengindikasikan adanya tindak pidana dalam kasus Bank Century. Untuk itu BPK telah mengundang penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolian, dan kejaksaan untuk menyelidiki kasus ini.

Menurut Anggota BPK Taufiequrrachman Ruki, tindak pidana itu korupsi, perbankan, dan pencucian uang. Namun, BPK tidak mempunyai kapasitas untuk menjelaskan kasus ini. “Ada indikasi kepada penegakan hukum, tapi BPK tidak bisa menyampaikan tindak pidana itu,” katanya di Jakarta, Rabu malam, 16 Desember 2009.

Sesuai aturan, jika BPK menemukan adanya tindakan pidana, BPK harus melaporkan kepada penegak hukum. BPK pada Senin 14 Desember 2009, mengumpulkan tiga lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Saat itu, BPK menyampaikan sembilan temuan dalam audit Bank Century untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi itu menyangkut kemungkinan terjadi tindak pidana perbankan, perdata, dan korupsi dalam penyelamatan Bank Century.

Desember 17, 2009 Posted by | Economy, Hukum | | 6 Komentar

AKU, DIA, DAN “TUHAN 9 SENTI”

Tepat 6 tahun ke’pulang’an Abah (M.Ridwansyah, M.Pd, ayah angkat saya). Masih teringat jelas kenangan saat saya menggebrak meja Kepala Sekolah dan hampir di-Drop Out. Saat seisi sekolah menjadi musuh, hanya Abah yang berani bicara untuk saya.. Sementara yang lain hanya berani mendukung dengan bisikan, bahkan mencaci saya terang-terangan.

Abah, typical pria sederhana dengan kehidupan yg kompleks. Cukup keras hati dan lumayan keras kepala. Dan kesamaan karakter diantara kami adalah sama-sama besikap “Semaunya”. Hanya saja Abah orangnya cuek, sementara saya ‘terlalu mau tau’.

Cuek.. Ya.., begitulah Abah. Terutama tentang “Tuhan 9 Senti”-nya itu. Istilah panjang dari salah satu benda yang paling saya benci di muka bumi ini. Karena saya murid Taufiq Ismail, makanya saya sebut “Tuhan 9 Senti”, kalau saya murid Chairil Anwar, mungkin saya akan menyebutnya “ROKOK”.

Rasaya sudah lelah saya mengingatkan.. “Bah, ampih pang merokok..!!!” Rasanya sudah ratusan kali kalimat itu saya ulang terus, tapi tetap saja Abah nggak berhenti merokok… Rina anak kandungnya sampai berucap “Biar sampai muntung bebusa Wia ae, kadada Abah tuh me’asi.. Cinta mati wan rokok tuh pang dah sidin.. Harau kita di cueki ja…!!”

Kami berdua tau kondisi paru-paru Abah sudah lumayan gawat. Kadang-kadang saya dan Rina sengaja ‘menyuntan’ (mencuri) “Tuhan 9 Senti”-nya Abah di kantong, tapi tetap aja nggak menyelesaikan masalah karena abis itu Abah beli lagi. “Lalu mauk…”, kata Rina.

Singkat cerita kondisi Abah makin parah pertengahan tahun 2003. Dokter memberi peringatan keras agar Abah berhenti merokok. Ya.., Abah memang sedikit menurut, tapi agaknya sudah terlambat. Oktober 2003 Abah masuk Rumah Sakit, dan akhirnya meninggal dunia 16 November 2003.

Setiap bulan November saya selalu mengenang hari itu, tapi semenjak menginjak bangku kuliah, saya mulai memikirkan orang lain selain Abah. Walaupun case-nya nggak mirip-mirip amat, tapi masalahnya, orangnya itu yang ‘mirip’ Abah. Untung Rina nggak kuliah di Fakultas Hukum. Coz saya takut dia bilang “Napa ada kembaran Abah??” Walau sedikit lebih muda, tapi nggak jauh lebih baik (agaknya).. Tidak lain tidak bukan karena “Tuhan 9 Senti” itu juga. Sempurna sudah… Memandang wajahnya membuatku merasa bernostalgia dan sedikit ketakutan, tapi ketakutan yang sangat beralasan, walaupun alasan itu aneh, tetap saja itu alasan..!!

Saya tau beliau bukan Abah, dan Abah bukan beliau. Setidaknya ke’naif’an saya dimasa lampau sedikit terkikis oleh kesalah-pahaman itu.. Saking perhatian dan ingin diperhatikannya saya, seakan saya “naksir”. Tapi persetan lah.. Setidaknya, saya nggak mau hal yg sama terjadi pada beliau. Beliau memiliki anak dan istri, sama seperti Abah, meski beliau tak punya anak angkat macam saya. Saya tak bisa menjamin apakan tidak merokok akan memperpanjang umur seseorang, tapi paling tidak apapun yang terjadi pada beliau saya tak mau itu disebabkan oleh “Tuhan 9 Senti”.

Lagipula kasihan orang-orang terdekatnya yang terpaksa jadi perokok pasif. Kalau sudah tua sih, mungkin tak apa, tapi anak-anak? Kadang-kadang beliau juga merokok di ruang kuliah, sudah pernah diprotes, tapi minggu depannya lupa lagi..

Saya juga perokok pasif, yang saban hari sejak SD berkecimpung di areal para perokok. Ya, walhasil paru-paru saya kondisinya juga nggak bagus-agus amat. Tentu nggak sebagus teman-teman saya yang hidup di lingkungan bebas asap “Tuhan 9 Senti”. Benar-benar seperti kata Taufiq Ismail…


Tuhan Sembilan Senti
Oleh Taufiq Ismail

Indonesia adalah sorga luar biasa ramah bagi perokok,
tapi tempat siksa tak tertahankan bagi orang yang tak merokok,

Di sawah petani merokok,
di pabrik pekerja merokok,
di kantor pegawai merokok,
di kabinet menteri merokok,
di reses parlemen anggota DPR merokok,
di Mahkamah Agung yang bergaun toga merokok, hansip-bintara- perwira nongkrong merokok,

di perkebunan pemetik buah kopi merokok,
di perahu nelayan penjaring ikan merokok,
di pabrik petasan pemilik modalnya merokok,
di pekuburan sebelum masuk kubur orang merokok,

Indonesia adalah semacam firdaus-jannatu- na’im sangat ramah bagi perokok,
tapi tempat siksa kubur hidup-hidup bagi orang yang tak merokok,

Di balik pagar SMU murid-murid mencuri-curi merokok,
di ruang kepala sekolah…ada guru merokok,
di kampus mahasiswa merokok,
di ruang kuliah DOSEN merokok,
di rapat POMG orang tua murid merokok,
di perpustakaan kecamatan ada siswa bertanya apakah ada buku tuntunan cara merokok,

Di angkot Kijang penumpang merokok,
di bis kota sumpek yang berdiri yang duduk orang bertanding merokok,
di loket penjualan karcis orang merokok,
di kereta api penuh sesak orang festival merokok,
di kapal penyeberangan antar pulau penumpang merokok,
di andong Yogya kusirnya merokok, sampai kabarnya kuda andong minta diajari pula merokok,

Negeri kita ini sungguh nirwana kayangan para dewa-dewa bagi perokok,
tapi tempat cobaan sangat berat bagi orang yang tak merokok,

Rokok telah menjadi dewa, berhala, tuhan baru, diam-diam menguasai kita,

Di pasar orang merokok,
di warung Tegal pengunjung merokok,
di restoran, di toko buku orang merokok,
di kafe di diskotik para pengunjung merokok,

Bercakap-cakap kita jarak setengah meter tak tertahankan asap rokok,
bayangkan isteri-isteri yang bertahun-tahun menderita di kamar tidur
ketika melayani para suami yang bau mulut dan hidungnya mirip asbak rokok,

Duduk kita di tepi tempat tidur ketika dua orang bergumul saling
menularkan HIV-AIDS sesamanya,
tapi kita tidak ketularan penyakitnya.
Duduk kita disebelah orang yang dengan cueknya mengepulkan asap rokok
di kantor atau di stopan bus,
kita ketularan penyakitnya.
Nikotin lebih jahat penularannya ketimbang HIV-AIDS,

Indonesia adalah sorga kultur pengembangbiakan nikotin paling subur di dunia,
dan kita yang tak langsung menghirup sekali pun asap tembakau itu, bisa ketularan kena,

Di puskesmas pedesaan orang kampung merokok,
di apotik yang antri obat merokok,
di panti pijat tamu-tamu disilahkan merokok,
di ruang tunggu dokter pasien merokok,
dan ada juga dokter-dokter merokok,

Istirahat main tenis orang merokok,
di pinggir lapangan voli orang merokok,
menyandang raket badminton orang merokok,
pemain bola PSSI sembunyi-sembunyi merokok,
panitia pertandingan balap mobil, pertandingan bulutangkis, turnamen sepakbola
mengemis-ngemis mencium kaki sponsor perusahaan rokok,

Di kamar kecil 12 meter kubik, sambil ‘ek-’ek orang goblok merokok,
di dalam lift gedung 15 tingkat dengan tak acuh orang goblok merokok,
di ruang sidang ber-AC penuh, dengan cueknya, pakai dasi, orang-orang goblok merokok,

Indonesia adalah semacam firdaus-jannatu- na’im sangat ramah bagi orang perokok,
tapi tempat siksa kubur hidup-hidup bagi orang yang tak merokok,
Rokok telah menjadi dewa, berhala, tuhan baru, diam-diam menguasai kita,

Di sebuah ruang sidang ber-AC penuh, duduk sejumlah ulama terhormat
merujuk kitab kuning
dan mempersiapkan sejumlah fatwa.
Mereka ulama ahli hisap.
Haasaba, yuhaasibu, hisaaban.
Bukan ahli hisab ilmu falak,
tapi ahli hisap rokok.

Di antara jari telunjuk dan jari tengah mereka terselip berhala-berhala kecil,
sembilan senti panjangnya,
putih warnanya,
kemana-mana dibawa dengan setia,
satu kantong dengan kalung tasbih 99 butirnya,

Mengintip kita dari balik jendela ruang sidang,
tampak kebanyakan mereka memegang rokok dengan tangan kanan,
cuma sedikit yang memegang dengan tangan kiri.
Inikah gerangan pertanda yang terbanyak kelompok ashabul yamiin dan yang
sedikit golongan ashabus syimaal?

Asap rokok mereka mengepul-ngepul di ruangan AC penuh itu.
Mamnu’ut tadkhiin, ya ustadz. Laa tasyrabud dukhaan, ya ustadz.
Kyai, ini ruangan ber-AC penuh.
Haadzihi al ghurfati malii’atun bi mukayyafi al hawwa’i.
Kalau tak tahan, di luar itu sajalah merokok.
Laa taqtuluu anfusakum. Min fadhlik, ya ustadz.
25 penyakit ada dalam khamr. Khamr diharamkan.
15 penyakit ada dalam daging khinzir (babi). Daging khinzir diharamkan.
4000 zat kimia beracun ada pada sebatang rokok. Patutnya rokok diapakan?

Tak perlu dijawab sekarang, ya ustadz. Wa yuharrimu ‘alayhimul khabaaith.
Mohon ini direnungkan tenang-tenang, karena pada zaman Rasulullah dahulu,
sudah ada alkohol, sudah ada babi, tapi belum ada rokok.

Jadi ini PR untuk para ulama.
Tapi jangan karena ustadz ketagihan rokok,
lantas hukumnya jadi dimakruh-makruhkan, jangan,

Para ulama ahli hisap itu terkejut mendengar perbandingan ini.
Banyak yang diam-diam membunuh tuhan-tuhan kecil yang kepalanya berapi itu,
yaitu ujung rokok mereka.
Kini mereka berfikir. Biarkan mereka berfikir.
Asap rokok di ruangan ber-AC itu makin pengap, dan ada yang mulai
terbatuk-batuk,

Pada saat sajak ini dibacakan malam hari ini,
sejak tadi pagi sudah 120 orang di Indonesia mati karena penyakit rokok.
Korban penyakit rokok lebih dahsyat ketimbang korban kecelakaan lalu lintas,

lebih gawat ketimbang bencana banjir, gempa bumi dan longsor,
cuma setingkat di bawah korban narkoba,

Pada saat sajak ini dibacakan, berhala-berhala kecil itu sangat
berkuasa di negara kita,
jutaan jumlahnya,
bersembunyi di dalam kantong baju dan celana,
dibungkus dalam kertas berwarni dan berwarna,
diiklankan dengan indah dan cerdasnya,

Tidak perlu wudhu atau tayammum menyucikan diri,
tidak perlu ruku’ dan sujud untuk taqarrub pada tuhan-tuhan ini,
karena orang akan khusyuk dan fana dalam nikmat lewat upacara menyalakan
api dan sesajen asap tuhan-tuhan ini,

Rabbana, beri kami kekuatan menghadapi berhala-berhala ini.

Amin Yaa Rabbalalamin.


* To Sir.Faishal, semoga tak ada kata terlambat…

(Puisi ini juga saya dedikasikan untuk Bung Detra Vallis, dan kawan-kawan lain yang lebih mencintai rokok daripada istrinya.. Kapan bertobat bung??? Syukurlah Sir.Aryasutha bukan seorang perokok, sehingga tak perlu saya pertimbangkan untuk bercerai :D )

November 18, 2009 Posted by | Uncategorized | 3 Komentar

PERS DAN PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK

PersPemberlakuan pasal fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik karena dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat, khususnya bagi Pers.

Seiring pembahasan RKUHP, muncul tuntutan dari beberapa kalangan agar pasal pencemaran nama baik dalam KUHP dicabut, antara lain karena pasal tersebut dianggap ‘pasal karet’ yang dapat dijadikan alat represif untuk membungkam kebebasan berpendapat. Disebut pasal karet karena memang sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia yang tepat tentang ‘apa’ yang disebut dengan pencemaran nama baik sehingga bisa jadi pasal ini ditafsirkan secara subjektif. Menurut frase (bahasa Inggris), pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation, slander, libel yang dalam bahasa Indonesia (Indonesian translation) diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). Slander adalah oral defamation (fitnah secara lisan) sedangkan Libel adalah written defamation (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara slander dan libel. Meskipun masih dalam perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP masih relevan, oleh karena itu, sebenarnya pasal ini tidak perlu dicabut. Cukup direvisi dengan diperjelas tafsir dari pencemaran nama baik itu sendiri.

Ketakutan yang lain dari pemberalakuan pasal pencemaran nama baik antara lain adalah bahwa pasal tersebut dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan pers. Penerapan pasal mengenai pencemaran nama baik di Indonesia memang sangat rancu. Pers ataupun individu yang dituduh mencemarkan nama baik dapat terkena pasal pidana maupun perdata. Kebanyakan jika penggugat menang dalam perdata, putusan perdata akan digunakan untuk mengintimidasi di pidana juga, begitu pun sebaliknya.

Parahnya, ketika terjadi delik pers, para praktisi hukum seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara, atau pun masyarakat umumnya tidak memiliki kesamaan pendapat dalam menjelesaikan kasus pers. Apakah menggunakan Undang-Undang No. 40/1999 (UU Pokok Pers) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)? Ketidakseragaman pendapat tersebut terbukti dengan adanya beberapa kasus pers yang diselesaikan melalui mekanisme Hak Jawab sesuai UU Pers. Tetapi, ada juga kasus pers diselesaikan lewat pengadilan pidana.

Pasal 5 ayat A2 UU Pers menyebutkan pers berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi serta menarik berita atau tulisan yang salah. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan ini diancam hukuman denda paling besar Rp500 juta. Dalam prakteknya, pelaksanaan aturan hak jawab dalam UU Pers menghadapi masalah. Jika media memberikan hak jawab kepada pihak yang dirugikan oleh suatu pemberitaan, hal itu tidak menutup kemungkinan korban menggugat atau mengadukan kasusnya ke pengadilan. Maka revisi yang perlu diusulkan adalah, harus dengan tegas menyatakan “Jika media sudah menarik kembali berita yang keliru, meminta maaf atau memberikan hak jawab, maka kasus pencemaran nama baik dapat digugat perdata ke pengadilan, tapi tidak disertai hukuman pidana”.

Masyarakat pers Indonesia sendiri terpecah dua dalam memperjuangkan kebebasan pers. Ada yang setuju UU Pers sebagai Lex Specialis, namun ada pula yang tidak. Ada pula kalangan menginginkan agar UU Pokok Pers direvisi, agar dapat benar-benar berperan sebagai Lex Specialis untuk perkara-perkara yg melibatkan pers.

Gagasan merevisi UU Pers ini tentu sangat tidak populer, terutama di kalangan pers. Namun perlu dipahami bahwa Revisi UU Pers tidak semata-mata bermaksud mengurangi kebebasan pers dan meningkatkan kontrol terhadap pers. Justru sebaliknya. Hal-hal yang selama ini dirasa mengganggu, dapat diatasi dengan Revisi UU Pers. Misalnya, Pasal 7 UU Pers menyebutkan bahwa setiap wartawan wajib memiliki dan mentaati kode etiknya. Menurut penulis, pasal ini justru harus dihapus, karena berkaitan dengan kode etik, dan kode etik adalah urusan organisasi profesi.

Di lain pihak, ada beberapa hal yang perlu diakomodasikan dalam UU Pers, misalnya obscenity dan indecency. Jangan sampai ada lagi anggota Dewan Pers mengatakan bahwa tabloid porno dan yellow paper itu bukan pers. Itu selebaran. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pers ‘angkat tangan’ atau ‘cuci tangan’. Padahal, tidak benar bahwa pers adalah hanya koran/majalah seperti Kompas dan Tempo. Menurut UU Pers juga, pers adalah wahana komunikasi massa yang menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk gambar, suara, tulisan (Bab I, Pasal 1, butir 1, UU Pokok Pers). Menganggapnya sebagai ‘bukan pers’ adalah sikap yang kurang bertanggungjawab.

Hal lain yang perlu diakomodasikan dalam Revisi UU Pers adalah kasus-kasus yang selama ini berada di luar UU Pers sehingga ‘terpaksa’ digunakan pasal KUHP dan menyebabkan UU Pers tak bisa dipakai sebagai lex specialis. Isu-isu itu antara lain: pencemaran nama baik, fitnah, berita palsu/bohong, penghasutan, penyebar kebencian (hate speech), dan hal-hal lain yang memang sering menjadi bagian dari pemberitaan pers. Dimasukkannya hal-hal ini ke dalam Revisi UU Pers justru untuk melindungi dan akan menyelamatkan kinerja pers bebas. Karena kasus-kasus itu, bila muncul, akan disikapi di bawah naungan UU Pers. Tak perlu lagi KUHP yang ancaman hukumannya berupa hukuman kurungan/penjara. Dalam Revisi itu hendaknya diatur pula bagaimana mensikapi kesalahan jurnalistik yang mengandung unsur-unsur tersebut di atas.

Namun itu bukan berarti pasal pencemaran nama baik dalam KHUP harus dihapuskan. UU Pokok Pers dapat dijadikan Lex Specialis tentunya tidak dengan mencabut pasal pencemaran nama baik dalam KUHP. Bagaimanapun hukum pidana itu ultimum remedium, tapi pada prinsipnya dalam aturan tentu ada logika hukumnya dalam penerpan sanksi. Semoga kawan-kawan pers dapat memahani ini karena keberadaan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP tetap di perlukan sebagai fungsi kontrol. []

Oktober 23, 2009 Posted by | Opini | , | 4 Komentar

Terimalah Saya Kembali….

PICT0011Rasanya sudah lama sekali saya cuti menulis, baik di media massa ataupun di blog saya sendiri. Ada kekosongan tersendiri dibalik segala kesibukan, aktivitas, dan agenda wara-wiri dalam rangka berlibur ataupun sengaja meliburkan diri.

Ada beberapa hal yang terlewat untuk saya ceritakan, bahwa kehidupan saya sekarang bertambah meriah diantara senyum ceria anak-anak yang luar biasa.. Selain itu bertambah sibuk dengan ekspansi bisnis dan kegiatan Media Watch.. Dan saking asyiknya mengawasi media, malah saya lupa ‘mewarnai’ media.. :D Kuliah pun masih terbengkalai seperti dulu, tapi jika ada kelas diskusi rata2 saya selalu datang.. IPK 3,.. mungkin tetap akan bertahan sampai pertengahan tahun depan, dimana saya harus segera hengkang dengan menggondol gelar S.H. yang entah nanti akan saya apakan.. :D

Semoga setelah hari ini tidak akan ada lagi massa vakum, kalaupun terpaksa vakum, saya akan usahakan kurang atau tidak sampai satu bulan.. Dengan ini saya nyatakan… Terimalah saya KEMBALI… ^^

Oktober 6, 2009 Posted by | Umum | 6 Komentar

MEMPERLUAS MAKNA GRATIFIKASI

Gratifikasi sesungguhnya merupakan delik korupsi yang unik. Tidak seperti lazimnya delik, gratifikasi mensyaratkan unsur tenggat waktu untuk ‘sempurna’ disebut sebagai delik. Pasal gratifikasi memang lebih didasari oleh semangat pengembalian uang negara yang telah dikorupsi ketimbang menjebloskan pelakunya ke sel penjara. Sayang, semangat mengembalikan uang negara sepertinya terlalu besar sehingga rumusannya tidak jelas. Akibatnya, implementasinya juga tidak optimal seperti yang terjadi sekarang.

Selama ini gratifikasi sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi tidak semua jenis gratifikasi dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan sejumlah syarat kapan dan bagaimana suatu gratifikasi bisa menjadi delik korupsi, lebih spesifiknya delik suap. Menurut Pasal 12 B ayat (1), gratifikasi dikatakan suap jika berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya pejabat bersangkutan.

Gratifikasi yang terindikasi suap dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jumlah dan beban pembuktiannya. Kategori pertama, jika gratifikasi nilainya Rp10 juta atau lebih, maka beban pembuktian berada di tangan penerima gratifikasi. Kategori kedua, jika kurang dari Rp10 juta, maka penuntut umum yang harus membuktikan bahwa gratifikasi itu tergolong suap atau bukan.

Selain menetapkan syarat-syarat pengkategorian, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memberi ‘peluang lolos’ bagi penerima gratifikasi dari ancaman pidana. Syaratnya mudah, cukup melapor. Pasal 12 C menyatakan Pasal 12 B tidak berlaku jika penerima gratifikasi melapor ke KPK. Laporan dimaksud wajib dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. Setelah dilaporkan, maka berlaku prosedur KPK menentukan status gratifikasi tersebut.

Sebaliknya, berangkat dari kata ‘wajib’ dalam Pasal 12 C ayat (2), jika penerima tidak melaporkan dalam 30 hari, maka KPK seharusnya bisa bertindak. Setidaknya, Pasal 12 B ayat (1) tentang kategori gratifikasi dan beban pembuktian apakah gratifikasi itu suap atau bukan, mulai bisa diterapkan. Dan ketika terbukti suap, maka berlakulah ancaman pidana yang termaktub dalam Pasal 12 B ayat (2). Masalahnya dalam praktiknya sangat jarang KPK menggunakan pasal ini, atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Contoh saja, kenapa penerima gratifikasi seperti Agus Condro dkk dalam kasus BLBI tidak tersentuh oleh KPK. Sebagai catatan, Agus Condro dkk hanyalah satu dari sekian contoh pejabat mengembalikan uang atau barang yang patut diduga berhubungan dengan jabatannya, dan melebihi batas waktu.

Pasal gratifikasi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang telah memasuki tahun kedelapan, namun implementasinya ternyata masih tumpul. Khususnya terkait Pasal 12 C ayat (2). Sampai pada taraf pejabat melaporkan gratifikasi yang mereka terima, pasal ini sebenarnya berjalan. Sebagaimana kerap kali ditayangkan televisi atau ditulis berbagai media cetak dan online, gedung KPK sudah sering dikunjungi pejabat negara yang berniat melaporkan atau lebih tepatnya mengembalikan gratifikasi yang mereka terima. Bahkan terkadang ada sedikit aksi pamer ke media. Sebagian besar bentuknya uang, dan sebagian besar pejabat yang melapor berasal dari gedung parlemen. Uniknya, tren melaporkan gratifikasi biasanya muncul ketika KPK tengah mengusut kasus korupsi tertentu. Biasanya, KPK telah menetapkan seorang tersangka. Dan ketika perkembangan kasus mengarah pada keterlibatan pihak lain di luar tersangka, pejabat yang merasa terlibat langsung panik. Lalu, mengembalikan uang yang pernah mereka terima. Setelah itu, mereka melenggang dengan hanya menyandang status sebagai saksi.

Terlepas dari kasus yang menimpa Ketua KPK saat ini, menurut Transparency International Indonesia selama ini KPK dinilai kurang maksimal dalam menerapkan pasal gratifikasi, bahkan terkesan tebang pilih. Sedangkan pihak KPK berdalih bahwa aturan tentang gratifikasi belum jelas. Namun menurut penulis, meskipun pasal gratifikasi masih memiliki kekurangan disana-sini, tapi tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengoptimalkan pasal tersebut, kecuali jika KPK rela di cap ogah-ogahan.

Kiranya penting bagi kita untuk mengamati dan menganalisa proyeksi pengaturan tentang gratifikasi dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hingga kini masih tersendat di pemerintah. Berdasarkan RUU versi pemerintah per Agustus 2008, pasal gratifikasi ternyata masih dipertahankan. Dibandingkan undang-undang yang berlaku sekarang, RUU bahkan memperluas lingkup gratifikasi.

Dalam RUU, gratifikasi diperlakukan seperti halnya tindak pidana suap. Pemberi dan penerima gratifikasi diancam dengan pidana yang sama. Selain itu, lingkupnya semakin luas, karena RUU juga mengatur tentang gratifikasi di bidang olahraga. Gratifikasi untuk mengatur hasil suatu pertandingan olahraga diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun dan denda Rp100 juta.


Mei 25, 2009 Posted by | Hukum | 4 Komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 212 pengikut lainnya.